Deklarasi HAM dalam Islam

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW.

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI):

Berdasarkan keyakinan akan kebenaran risalah Muhammad SAW, yang diutus Allah SWT untuk membawa petunjuk, rahmat, dan agama yang benar dalam rangka membebaskan manusia dari kesewenang-wenangan, eksploitasi dan penindasan, mewujudkan kesetaraan umat manusia, agar tidak ada di antara mereka yang lebih unggul dari yang lain kecuali karena ketakwaan, menghapuskan perbedaan ras, etnis, warna kulit, dan kelas sosial, memupuskan apa pun yang menumbuhkan benih-benih perpecahan, kedengkian, dan kebencian antar umat manusia yang diciptakan oleh Allah dari satu jiwa.

Berpangkal dari kemurnian akidah tauhid, yang menjadi pondasi Islam, yang menyeru umat manusia untuk tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun dan tidak pula saling menuhankan antara satu dengan yang lainnya kecuali hanya kepada Allah, hal yang menafikan penghambaan manusia satu kepada yang lain, meneguhkan kemerdekaan manusia dan jaminan kemuliaan mereka.

Dalam rangka mengukuhkan peran peran peradaban umat Islam dalam peradaban, memperbaharui sejarah mereka, serta meneguhkan statusnya sebagai umat moderat yang menyeru kepada keseimbangan keterhubungan bumi dengan langit, dunia dengan akherat, dan ilmu dengan iman.

Sebagai kontribusi dalam menghadapi beragam problem peradaban dengan memberikan solusi yang tepat dengan berpegangan kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Sebagai upaya penyempurnaan terhadap sehala upaya umat manusia yang beragam dalam memelihara hak asasi manusia di era modern, terutama deklarasi dan pakta-pakta yang dikeluarkan oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk melindungi manusia dan  menjamin kemerdekaan dan hak-hak mereka. Berdasarkan keyakinan kami bahwa umat manusia, meskipun mereka telah mencapai prestasi yang gemilang di bidang sains, mereka tidak bisa lepas dari kebutuhan akan iman sebagai penopang peradaban dan sebagai sarana kontrol diri dan kepekaan nurani.

Dengan ini, kami mendeklarasikan hal-hal berikut:

HAK-HAK ASASI

Pasal Pertama

1. Seluruh manusia di belahan bumi mana pun adalah satu keluarga, diciptakan dari satu jiwa, memiliki kesamaan dalam hal kehormatan sebagai manusia, kesamaan di depan hukum dan kesamaan tanggung jawab. Di sisi Allah SWT, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa dan yang paling bermanfaat terhadap sesama.

2.Tidak ada perbedaan di antara sesama manusia karena faktor perbedaan etnis, bahasa, tempat tinggal, jenis kelamin, kepercayaan, afiliasi politik, atau status sosial.

Pasal Kedua

Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Tidak ada penghambaan selain kepada Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang boleh memperbudak, merendahkan atau mengeksploitasi manusia.

Pasal Ketiga

1. Hak hidup setiap manusia dijamin oleh syariat. Individu, masyarakat, dan negara wajib melindungi hak tersebut dari segala bentuk ancaman.
2. Dilarang menggunakan sarana apa pun yang bisa menyebabkan kepunahan ras manusia, baik keseluruhan maupun parsial.
3. Keberlanjutan hidup umat manusia adalah salah satu prinsip Islam yang tidak boleh diabaikan melalui sikap penentangan terhadap institusi pernikahan, tidak boleh dikurangi dengan melarang kehamilan, dan tidak boleh pula membolehkan aborsi tanpa ada kondisi darurat yang dapat diterima syariah.
4. Setiap manusia memilki hak untuk hidup dengan aman, baik diri, keluarga, status maupun hartanya, serta terbebas dari segala bentuk gangguan.

Pasal Keempat

1. Beragama adalah hak setiap manusia. Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama tertentu. Oleh karenanya, tidak boleh menghalangi mereka untuk beragama dan tidak boleh pula melakukan ancaman dalam bentuk apa pun terhadap mereka agar keluar dari agamanya.
2. Khusus bagi seorang muslim yang telah mendapatkan petunjuk memeluk agama Islam dengan beriman kepada Allah dan mengakui keesaan-Nya, wajib memegang teguh agamanya tersebut.

HAK- HAK POLITIK

Pasal Kelima

1.Kebebasan berpendapat dan mengemukakannya melalui sarana yang legal adalah dilindungi Setiap manusia berhak mengekspresikan pendapatnya selama dalam batas yang dilegalkan syariat dan memperhatikan etika.
2. Setiap manusia memilki hak untuk berdakwah dengan hikmah, mengajak untuk melakukan kebaikan, memerintah kepada kemakrufan dan mencegah kemunkaran. Mereka melakukannya bisa dengan individu lain maupun dengan kelompok, dalam rangka melaksanakan hak tersebut dan mempertahankannya demi kemaslahatan dan kebaikan bersama.

Pasal  Keenam

Setiap manusia berhak:

1. Untuk berperan serta dalam memilih, mengawasi, mengontrol, dan memberikan kritik membangun kepada para pemimpin mereka, sesuai dengan ketentuan yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat.
2. Untuk berperan serta mengatur pengelolaan kepentingan umum negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Untuk menduduki jabatan publik sesuai dengan ketentuan yang ada.

HAK-HAK KELUARGA

Pasal Ketujuh

1. Keluarga adalah tiang masyarakat muslim. Pernikahan adalah pondasi keberadaannya. Ia berhukum wajib* bagi laki-laki dan perempuan. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Tak ada batasan etnis, warna kulit, atau kebangsaan yang bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan pernikahan kecuali jika ada kondisi darurat berdasarkan hukum-hukum syariat.
2. Negara dan masyarakat harus menghilangkan segala hal yang menghalangi pernikahan. Negara harus mempermudah sarana pelaksanaannya.
3. Saling menerima adalah asas dalam akad pernikahan. Ikatan pernikahan tidak bisa diputuskan kecuali harus sesuai dengan hukum-hukum syariat.

*Yang dimaksud dengan wajib dalam hal ini adalah kewajiban kolektif secara umum. Sedangkan secara spesifik, ia bisa berhukum mubah, sunnah atau wajib tergantung kondisi.  

Pasal Kedelapan

1. Perempuan adalah pasangan laki-laki, yang memiliki derajat kemanusiaan yang sama dengan laki-laki. Hak-hak perempuan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
2. Laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Perempuan berhak memiliki identitas sipil dan memperoleh jaminan keuangan yang independen. Perempuan juga berhak mempertahankan dan menggunakan nama dan nasabnya sendiri.

Pasal Kesembilan

1. Setiap anak, sejak lahir, berhak atas pengasuhan, pendidikan dan perawatan, baik fisik maupun non-fisik dari kedua orang tua, masyarakat, maupun negaranya.
2. Masyarakat dan negara wajib melindungi dan memperhatikan kaum ibu serta memberinya perhatian khusus.
3. Di antara hak ayah adalah memilihkan pendidikan yang sesuai untuk anaknya yang dapat menanamkan moralitas dan nilai-nilai Islam.

HAK BERAFILIASI DAN BERKEWARGANEGARAAN

Pasal Kesepuluh

Tidak bisa diingkari dan digugurkan bahwa setiap orang berhak untuk berafiliasi kepada ayah dan kaumnya.

Pasal Kesebelas.

Hak setiap orang untuk memiliki kewarganegaraan adalah dilindungi, tidak boleh dihalang-halangi secara semena-mena. Setiap orang juga berhak untuk berpindah kewarganegaraan.

HAK-HAK ATAS PENDIDIKAN

Pasal Kedua Belas

1. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu.
2. Menyelenggarakan pendidikan adalah kewajiban masyarakat dan negara. Keduanya harus menyediakan semua fasilitas pendidikan serta menjamin keragamannya sesuai dengan tuntutan kemashlahatan masyarakat, memfasilitasi dan mempermudah jalan bagi manusia untuk mengenal agama Allah, mengenal hakikat-hakikat benda, membentuk watak untuk kemashlahatan umat manusia, dan sebagainya. Kewajiban ini bersifat mengikat sekurang-kurangnya pada pendidikan tingkat pertama.

Pasal Ketiga Belas

Lembaga-lembaga pendidikan dan bimbingan, seperti keluarga, sekolah, universitas, media informasi, dan sebagainya, memiliki kewajiban dan tangung jawab untuk mendidik manusia, baik dalam bidang keagamaan maupun duniawi secara utuh, komprehensif, dan berimbang yang dapat memperkuat keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan kepribadian serta memperkokoh kesadaran untuk menghormati hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.  

HAK BEKERJA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal Keempat Belas

1. Bekerja adalah hak yang dijamin oleh negara dan masyarakat bagi setiap individu yang mampu. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang legal dan sesuai dengan dirinya.
2. Pekerja harus bekerja secara professional dan berdedikasi. Ia berhak atas upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Ia juga berhak atas segala bentuk jaminan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan kerja.
3. Jika terjadi sengketa antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya, maka negara dan lembaga peradilan harus hadir secara obyektif untuk menghilangkan kedzaliman dan menetapkan hak.

Pasal Kelima Belas

Setiap individu berhak dan dijamin oleh negara dan masyarakat atas jaminan sosial dan berbagai ragamnya yang berupa kesempatan hidup bermartabat dalam hal pangan, sandang, pengobatan, dan pendidikan.

HAK BERPENGHASILAN, JASA DAN KEPEMILIKAN KARYA CIPTA

Pasal Keenam Belas

Setiap orang berhak untuk menjalankan usaha demi memperoleh penghasilan yang sah, dengan ketentuan tidak boleh melakukan monopoli dan merugikan individu atau orang banyak.

Pasal Ketujuh Belas

1. Setiap individu berhak untuk bisa turut mendapatkan manfaat dari kreativitas kerja manusia dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan baik teoritis dan praktis.
2. Setiap individu berhak untuk memanfaatkan buah karya ilmiah, karya sastra, dan karya akademis yang dihasilkannya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan etika.
3. Negara wajib untuk melindungi hak-hak tersebut.

HAK MENEMPUH JALUR HUKUM

Pasal Kedelapan Belas

1. Menempuh jalur hukum adalah hak semua orang yang mendapatkan jaminan.
2. Derajat manusia adalah sama di hadapan hukum, baik pejabat maupun rakyat biasa.

Pasal Kesembilan Belas

Status asal manusia adalah bebas dari tuduhan (praduga tak bersalah). Status tersangka adalah bebas dari sangkaan tersebut sampai terbukti melalui proses peradilan yang adil dan jujur, yang semua hak pembelaan terpenuhi. Adanya ketidakpastian ditafsirkan dalam konteks kemaslahatan tersangka.

Pasal Kedua Puluh

1. Pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya adalah bersifat individual. Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan peraturan tertulis.
2. Tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan, tidak boleh menangkap atau membatasi, mengurangi atau menghilangkan kemerdekaan, mengasingkan dan menjadikan seseorang mengalami penyiksaan fisik atau non-fisik, atau segala bentuk perlakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap bentuk proses atau peraturan yang memperbolehkan hal tersebut adalah dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap hak manusia dan bertentangan dengan hukum ilahi.

Pasal Kedua Puluh Satu

1. Setiap orang berhak untuk diakui status hukumnya dari aspek kelayakan dan kompetensinya untuk menanggung hak dan kewajibannya.
2. Setiap orang berhak atas kemerdekaan kehidupan pribadinya, keluarganya, harta kekayaanya, dan hubungan-hubungan sosialnya. Memata-matai dan mencemarkan nama baik adalah tidak dibenarkan. Negara wajib melindunginya dari segala bentuk intervensi yang tidak dibenarkan.

HAK BERPINDAH DAN MENCARI SUAKA

Pasal Kedua Puluh Dua

1. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpindah dan memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negeri dengan tetap memperhatikan aturan-aturan terkait yang berlaku.
2. Orang yang tertindas berhak meminta suaka kepada negara lain dan bagi negara obyek suaka harus memberikan suaka sampai yang bersangkutan mendapatkan keamanan.

HAK DAN KEWAJIBAN DI SAAT PERANG

Pasal Kedua Puluh Tiga

Dalam situasi perang, tidak diperbolehkan: membunuh anak-anak, kaum perempuan, orang lanjut usia, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan: menebang dan merusak tanaman: melakukan penjarahan: menghancurkan dan merusak fasilitas, instalasi, dan bangunan-bangunan sipil, serta tidak boleh menyebabkan orang menjadi terbunuh. Orang yang terluka memiliki hak mendapatkan pengobatan. Tawanan perang memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal.

KEHORMATAN JENAZAH

Pasal Kedua Puluh Empat

Memuliakan jenazah adalah kewajiban syar’i. Negara dan publik wajib melindungi, merawat, memakamkan dan melaksanakan wasiat-wasiatnya sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya serta tidak boleh mengumpatnya.

KERANGKA ACUAN DAN PENAFSIRAN PIAGAM SYARIAH INI

Pasal Kedua Puluh Lima

1. Segala hak, kemerdekaan, dan kewajiban yang tercantum dalam piagam ini terikat kepada hukum-hukum syariat Islam dan tujuan-tujuannya.
2. Syariat Islam dengan sumber-sumber primernya yang diakui adalah satu-satunya referensi untuk menafsirkan atau menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam piagam ini. Jika terjadi perbedaan penafsiran, maka harus merujuk kepada pakar yang kompeten.                                               

Di antara perumusnya adalah beberapa profesor seperti Wahbah az-Zuhaili, Adnan al-Khathib, Syukri Faisal, dan Rafiq Juwaijati, atas inisiasi Kementerian Wakaf Suriah di Damaskus pada tahun 1401 H./1980 M.

Sumber: al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh karya Syaikh Wahbah az-Zuhailî (Maktabah Syamilah), diterjemahkan oleh redaktur Soul Kajian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *